Cekal Rina dan Tutuk di perpanjang

Posted By on July 15, 2014

bupati-karanganyarWawasan… senin wage , 14 juli 2014

Pleburan – Asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejaksaan tinggi (kejati) jateng Masyhudi menyatakan, telah memperpanjang masa pencekalan dua tersangka korupsi. Permohonan perpanjangan pencekalan sudah di ajukan dan sedang di proses.

Kedua tersangka yang perpanjangannya di cekal yakni , Rina Iriani mantan bupati karanganyar , tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang proyek griya lawu asri (GLA) Karanganyar. Serta Tutuk Kurniawan, Tersangka kasus dugaan pemberian dana hibah pemerintah ke Yayasan Sam Poo kong .

Tidak di jelaskan kapan waktu berakhirnya pencekalan kedua nya yang di tetapkan tersangka dugaan korupsi sejak November 2013 lalu itu. Menurut masyhudi , ketentuan perpanjangan pencekalan ke luar negri seorang tersangka , di atur dalam undang – undang juga diatur dalam putusan mahkamah konstitusi (MK)  . Perpanjangan hanya bisa di lakukan dua kali, dan tidak bisa diperpanjang kembali. Demi kepentingan penyidikan perpanjangan pencekalan bisa diajukan oleh penyidik. Tak hanya kejaksaan , kepolisian dan KPK bisa mengajukan pencekalan dan perpanjangannya.

Sebelumnya Kejati Jateng menyatakan siap melimpahkan berkas perkara keduanya yang menjadi tersangka dugaan korupsi ke Pengadilan Negeri Semarang.

KASUS GLA KARANGANYAR Usai Pilpres, Kasus Rina Iriani Dilimpahkan ke Pengadilan

Posted By on July 15, 2014

Rina-Iriani-Maulana

Solopos.com, SEMARANG–Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 kasus korupsi mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani akan dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Kejakti Jateng, Babul Khoir Harahap mengatakan saat ini berkas acara pemeriksaan (BAP) tersangka Rina sudah P21 atau lengkap.

”Setelah P21 langkah selanjutnya penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum,” katanya kepada wartawan di Semarang, Kamis (3/7/2014).

Penyusunan surat dakwaan dilakukan tim jaksa penuntut umum dari Kejakti dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar. ”Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang nantinya dilakukan Kejari Karanganyar,” imbuhnya.

Babul berharap setelah pilpres surat dakwan tersangka mantan Bupati Karanganyar sudah rampung sehingga bisa dilimpahkan ke pengadilan. ”Kalau sekarang konsentrasi di pilpres dulu, masak kasus Rina mengalahkan pilpres,” ujarnya sambil tertawa.

Babul Khoir sebelumnya menyatakan pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus korupsi pembangunan perumahaan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar. Pasalnya, penanganan kasus korupsi GLA yang melibatkan mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani tersebut mendapatkan sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antiarasuah itu memantau terus perkembangan penanganaan kasus korupsi tersebut sudah sampai sejauh mana. Babul menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPK dalam menangani kasus korupsi GLA yang merugikan keuangan negara Rp18,4 miliar. ”KPK belum sampai melakukan supervisi, hanya minta perkembangan. Kami dipantau terus oleh KPK,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menyatakan Kejakti Jateng terkesan tidak serius menanganani kasus Rina tersebut. Sebab, sampai sekarang belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Padahal mantan Bupati Karanganyar tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2013.

”Kejakti juga tidak menahan tersangka Rina, meski telah diperiksa beberapa kali. Kami minta Kejakti segera melimpahkan kasus Rina ke pengadilan,” ujar dia.

Korupsi APBD Rembang, Salim Ajukan Banding

Posted By on July 15, 2014

SUARA MERDEKA.com – Rabu, 09 Juli 2014

SEMARANG, suaramerdeka.com – Bupati Rembang nonaktif Moch Salim memutuskan mengajukan banding dalam perkara korupsi dana APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 terkait penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar. Sebelumnya, Salim divonis dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta setara enam bulan kurungan dalam sidang korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (25/6).

Menurut Salim, tim penasehat hukumnya segera menyusun memori banding apabila salinan putusan perkaranyapengadilan sudah diterima dari pengadilan. Hingga kini, ia baru mencatat secara lisan putusan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dan belum menerima berkasnya. Keputusan banding ini diambil karena dirinya merasa kecewa atas putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan.

“Selama ini ada sidang-sidang ya percuma, keputusannya kabur dan tidak jelas. Lucu sekali, seandainya keputusannya adil mestinya saya dibebaskan,” tandasnya saat ditemui di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Rabu (9/7) di sela-sela pencoblosan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Salim menilai perkaranya itu sebenarnya masuk ke ranah perdata dan administrasi. Sebagai bupati, ia bukanlah yang melakukan transaksi pencairan dana untuk penyertaan modal. “Duitnya di mana, saya juga tidak tahu. Putusan itu bukan dari nurani majelis hakim, tapi ada tekanan,” jelasnya.

Kepada wartawan, Salim turut menyoroti penegakan hukum yang mengesankan ada pemesanan dalam kasus-kasus dugaan korupsi. “Hampir 80 persen sebagian terpidana korupsi di sini (Lapas Kedungpane, red) karena persoalan administrasi. Sebagian dari mereka resah, karena perkaranya merupakan pesanan dari pihak tertentu,” tandasnya.

( Royce Wijaya / CN38 / SMNetwork )