Kapolres Salatiga Tidak Benarkan Tindakan Anggotanya

Posted By on September 21, 2014

caesar-alif-arya-pradana TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Kapolres Salatiga, AKBP Ribut Hari Wibowo, mengatakan, pihaknya akan berlaku kooperatif dalam kasus salah tangkap yang dilakukan oleh pihaknya. Artinya, pihak Kepolisian akan bertanggungjawab penuh dengan imbas yang bakal terjadi terhadap korban. Diantaranya, bersedia menanggung biaya pengobatan serta akan memperbaiki nama baik korban.

“Kami siap menanggung akibatnya. Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban, korban dan semua yang merasa dirugikan. Besuk Senin saat upacara bendera, Kepolisian akan mengumumkan di Sekolahan jika Arya hanya korban salah tangkap, ” jelas Ribut, Sabtu (20/09/2014).

Kapolres yang baru menjabat dua minggu di Salatiga ini menambahkan, kelalaian yang terjadi pada anggotanya ini merupakan serangkaian peristiwa hukum yang perlu ditata dan dibenahi.

Ribut menyatakan akan berusaha optimal untuk memperbaiki paradigma miring di masyarakat seputar kekerasan fisik yang terjadi saat proses penangkapan oleh Kepolisian. Ribut mengaku dengan tegas tidak membenarkan cara yang dilakukan oleh empat anggotanya ini dalam bertindak.

“Yang jelas kejadian ini tidak dibenarkan. Keempat anggota reserse ini masih diperiksa dan pastinya prosedur hukum akan tetap ditegakkan. Mereka tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan mereka di persidangan nanti. Saya belum mengetahui apa sanksi yang bakal mereka terima, ” jelas Ribut. (*)

Kerusakan Jalan Paninggaran Dikeluhkan Warga

Posted By on September 21, 2014

jalan-rusak-di-jawa-tengah TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Kerusakan jalan terjadi di jalan raya Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Warga pun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak tersebut. Sebab, selain mengganggu kenyamanan saat berkendara, jalan tersebut juga menjadi rawan kecelakaan akibat banyaknya lubang menganga di sepanjang jalur tersebut.

“Kerusakan jalan itu sudah lama, pusing jadinya setiap hari harus lewat jalan yang rusak itu,” keluh Mudasir (45) warga setempat.

Menurut Mudasir, kerusakan selain membahayakan, juga bisa merusak kerusakan kendaraan yang rutin melintas. Menurutnya, perbaikan jalur tersebut hanya dilakukan tambal sulam saja oleh pemerintah setempat.

“Motor atau mobil yang setiap hari lewat jalan itu ya bisa cepat rusak. Perbaikan juga tidak langsung dilakukan, paling hanya tambal sulam saja. Itupun dilakukan hanya kalau ada tokoh masyarakat yang mengeluhkan itu,” ujarnya.

Dijelaskan, jalur tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat warga Paninggaran maupun warga daerah atas lainnya untuk menuju pusat kota Kajen. Sehingga menurutnya mendesak untuk segera dilakukan perbaikan.

“Bahkan, warga pernah melakukan penutupan jalan dengan pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan tersebut, karena tidak segera mendapat penanganan dari pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap perbaikan insfrastruktur jalan Kabupaten Pekalongan daerah atas. Sebab jalur tersebut juga merupakan jalur ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Perbaikan jalan di daerah-daerah atas harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait karena sebagai akses perekonomian masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” katanya.

Terpisah Bupati Pekalongan Amad Antono kemarin mengaku sudah menginventarisir kerusakan yang terjadi di jalan raya Kajen Paninggaran  hingga Kesesi itu. Pihaknya juga sudah melaporkannya ke Pemprov Jateng. “Sudah kami data sejauh mana kerusakannya, dan sudah kita laporkan ke Pak Gubernur,” katanya kemarin.

Namun pihaknya mengaku bakal melakukan perbaikan sementara menggunakan material sirtu (pasir batu), agar aktifitas masyarakat tidak terganggu.

“Kalau kami bicaranya status kewenangan nggak rampung-rampung nanti. Meskipun itu jalan propinsi, tapi kan penggunanya masyarakat Pekalongan. Jadi sementara akan saya siram dengan sirtu. Sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu. Tapi saya nggak hapal teknisnya, jadi kapan mulai dilakukan perbaikannya saya belum tahu. Secepatnya,” katanya. (*)

Kemplang Pajak Rp 384,4 Juta, Dibui

Posted By on September 21, 2014

KALIBANTENG KULON – Lusiana Santosa, 40, warga Jalan Ligu Utara Kelurahan Sarirejo, Semarang Timur terpaksa harus menelan pil pahit. Perempuan yang menjabat sebagai Direktur CV Setia Sentosa itu langsung dijebloskan ke penjara setelah berkas perkaranya dilimpahkan penyidik Kantor Pajak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Kamis (18/9). Lusiana menjadi tersangka atas dugaan pengemplangan pajak dengan kerugian mencapai Rp 384,4 juta.

Kepala Kejari Semarang Abdul Azis melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Teguh Imanto mengatakan, kasus tersebut dilakukan tersangka sejak Desember 2008. Melalui perusahaan yang didirikan pada Juli 2000, tersangka dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. ”Setidaknya ada sekitar 52 lembar faktur pajak atas transaksi yang telah dikeluarkan oleh tersangka kepada para konsumennya selama tahun 2008,” ujar Teguh di kantornya.

Dibeberkan, kasus ini bermula ketika pada tahun 2002 tersangka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Atas permohonan itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang timur menerbitkan surat keterangan sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak 01.985.915.6-504.000. ”Wajib pajak tidak dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena dalam surat permohonannya tidak meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP,” imbuhnya.

Belakangan diketahui, perusahaan tersangka yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang mesin pabrik tekstil telah melakukan transaksi ke sejumlah pelanggan. Di antaranya pabrik Cambric GKBI, PT Samitex Sewon, PT Indomaju Textindo, PT Dasaplast Nusantara. Selain melakukan transaksi dagang, tersangka juga menerbitkan faktur pajak sebagai sarana bukti bahwa transaksi terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) para konsumen dan atas PPN itu telah dipungut tersangka selaku wajib pajak.

”Rinciannya, pada pabrik Cambric GKBI sebesar Rp 32,4 juta, PT Samitex Sewon Rp 44 juta, PT Indomaju Textindo Rp 97 juta, PT Dasaplast Nusantara Rp 210 juta. Seluruhnya totoal Rp 384,4 juta,” terang Teguh.

Dari seluruh faktur yang diterbitkan terdakwa kepada seluruh pelanggan, ditandatangani tersangka selaku direktur. Para pelanggan telah membayar secara penuh tagihan yang diterbitkan faktur tersangka berikut jumlah PPN terutang. Atas faktur itu, pelanggan lalu melaporkan SPT masa PPN-nya sebagai pengurang kredit atas PPN terutangnya ke kantor pajak. Laporan itu, oleh kantor pajak diketahui adanya dugaan pengemplangan.

”Perbuatan tersangka yang telah mengeluarkan faktur pajak, padahal tersangka belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat merugikan para konsumen dan juga mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN,” jelasnya.

Atas hal tersebut, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 394 A huruf b Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan UU nomor 28 tahun 2007.