Kasus Korupsi Kkades Cangkirsari Pati, Bambang Tuntut Kejati Turun Tangan

Posted By on February 17, 2014

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bambang Supardioso (47) warga desa Karangsari, kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati langsung emosi ketika menyebut nama mantan kepala desanya Ali Sapuan. Ditemui di kawasan simpang lima, mantan perangkat desa Karangsari itu minta kasus korupsi kepala desanya yang kini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Ia lalu menjelaskan awal mula kejadian tersebut dari transaksi tanah desa yang masih bersertifikat atas nama Ngajo. Sejak dibeli dari Ngajo tahun 1970-an, tanah desa tersebut memang belum dialihkan nama. Luas tanah tersebut 0,35 hektare.

” Singkat cerita, alih nama sertifikat tanah tersebut bukan atas nama desa tetapi nama pribadi kades saat itu,” tuturnya, Sabtu (15/2/2014) sore.

Ketika ia bertanya, alasan kadesnya saat itu adalah agar mendapat ganti rugi ketika dirinya sudah tidak jadi kepala desa. Bahkan, sertifikat itu dibuat dengan keterangan jual beli dan disaksikan notaris saat itu yang bernama Nur Hadi, anak buah notaris bernama Susana.

Waktu itu, pada suatu malam, mendadak kadesnya datang dan memintanya tanda tangan. Ia tercatat sebagai saksi. Tidak lama, sertifikat itu untuk digunakan untuk jaminan berutang rp 25 juta di BMT setempat.

“Setelah itu saya dipecat. Saya masih ingat tanggalnya yaitu 13 September 2011,” ucapnya.

Tidak hanya itu penyimpangan yang dilakukan kades Ali Sapuan, bantuan rumah roboh pun disunat. Jika ada bantuan Rp 5 juta, korban hanya menerima sekitar Rp 2,5 juta. Bahkan pengurusan sertifikat tanah melalui program prona yang gratis pun dipungut biaya minimal Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. Padahal ada ratusan bidang tanah.

Kasus penjualan aset desa itu sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Pati sekitar setahun lalu. Tetapi, hingga kini tidak ada kelanjutannya. (*)

Dalam dua hari, Kejagung tangkap 2 buronan kasus korupsi

Posted By on February 17, 2014

Merdeka.com – Dini hari tadi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buronan kasus korupsi pengadaan pupuk bersubsidi. Buronan tersebut atas nama Agus Ali Rizki, pensiunan pegawai BUMN PT. Bhanda Ghara Raksa. Penangkapan ini setelah Kejagung bekerjasama dengan Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang dan Tim Kejari Bangil.

“Dia DPO asal Kejaksaan Negeri Bangil ditangkap pada Hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 00.15 WIB, di Jalan Kaliurang Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Untung Setia Arimuladi kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/2).

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Nomor Print-18/O.5.40/Fd.1/01/2011 tanggal 10 Januari 2011, Agus ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi melakukan pengurangan stok pupuk (bersubsidi) milik PT. Petrokimia Gresik yang dikelola PT. Bhanda Graha Reksa (BGR) cabang utama Surabaya. Saat proyek berlangsung, Agus adalah Kepala Gudang Penyangga PT. BGR di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Bukan hanya Agus, sehari sebelumnya Kejagung bersama tim Kejari Demak menangkap Mantan Bupati Demak, Endang Setyaningdyah. “Dia DPO asal Kejaksaan Negeri Demak ditangkap pada Hari Minggu sekitar pukul 14.40 WIB di Jalan S. Parman No.70, Semarang,” ujarnya.

Wanita ini terbukti bersalah melakukan korupsi uang bantuan desa Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp 2,1 miliar. Akibat perbuatannya, Endang terancam pidana penjara selama setahun dan denda senilai Rp 50 juta.

15 Kasus Korupsi “macet” di Kejati Jateng

Posted By on February 17, 2014

Merdeka.com – Sebanyak 15 kasus korupsi di Jawa Tengah (Jateng) bernilai miliaran rupiah selama bertahun-tahun mengalami kelambanan dalam proses penyidikan. Bahkan kasus-kasus korupsi ini ‘macet’ dan terkesan tidak ada tindaklanjutnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) sampai sekarang.

Fakta itu muncul ketika tiga lembaga anti korupsi yaitu Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, YAPHI Solo, dan Pusoko Klaten beraudiensi dengan pihak Kejati Jateng.

Mereka ditemui beberapa pejabat Kejati diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Asisten Pidana Khusus (aspidsus) Kejati Adhi Prabowo, Plh Asisten Intelejen (Asintel) Kejati M Mudhar, Kasie Penuntutan Kejati Edhi Suryo dan Kepala Seksi Penegakan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Eko Suwarni di kantor Kejati Jateng, Senin (9/7).

Ketua Divisi Monitoring Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto dalam pertemuan itu memunculkan 15 kasus korupsi yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya.

“Dari 15 kasus itu terdiri dari beberapa kategori yaitu korupsi kepala daerah, korupsi APBD, korupsi buku ajar, korupsi Bansos dan korupsi pengadaan alat. Kejati ini kayak lihat semut di seberang kelihatan tapi gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Saya dengar masih nunggu audit lagi, lah bukannya yang pertama sudah ada hasil audit,” tegas Eko Haryanto.

Koordinator Biro Advokasi YAPHI Solo, Yusuf Suramto juga mempertanyakan kasus korupsi terkait proyek relokasi Bengawan Solo senilai Rp 900 juta. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan kasus korupsi buku ajar Wonogiri yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Dalam kasus buku ajar Wonogiri pemaksa pengadaan yaitu anggota DPRD Wonogiri sama sekali tidak diselidiki lebih dalam serta bupatinya yang turut memaksa pengadaan buku ajar, “ungkap Yusuf.

Sementara, Ketua LSM Pusoko Klaten Nicodemus mempertanyakan kasus pengadaan tanah SMK Negeri Bayat dan SMK Negeri Tulung yang selesai pada 2008, namun pada 2010 justru muncul berita acara pengadaan tanah.

“Semua pejabat yang tidak tahu pun turut disuruh tanda tangan surat administrasi yang seharusnya sudah dibuat pada 2008. Sebuah proses administrasi yang menurutnya janggal karena tahun anggaran untuk pengadaan sudah lewat dua tahun,” tutur Nicodemus.

Nicodemus juga mempertanyakan kabar kelanjutan pengusutan kasus Dukcapil yang pada 2008 telah memanggil 14 pejabat, namun saat ini mendadak kelanjutan kabar kasusnya juga menghilang.

“Kami juga mempertanyakan dana gempa yang ternyata kejati belum mengetahui perihal kasus tersebut,” tukas Nicodemus.

Dalam audiensi, muncul sebanyak 20 kasus yang dipertanyakan dan menjadi perdebatan antara lembaga anti korupsi dan pihak Kejati Jateng. Namun yang sampai saat ini menjadi sorotan dan prioritas utama untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga tuntas adalah 15 kasus besar yang tidak ada kemajuanya.

“Kami merasa belum puas dengan klarifikasi dan jawaban yang disampaikan oleh para plh-plh yang kurang meyakinkan. Mereka menjanjikan akan melakukan supervisi ke kejari-kejari di Jateng dan kita akan datang lagi ke Kejati untuk mempertanyakan kembali hasil supervisi dan kerja mereka dalam penanganan kasus korupsi. Maksimal minggu depan sebelum Hari Adhyaksa ,”pungkas Eko Haryanto.

Berikut data ke 15 kasus besar korupsi yang ‘macet’ di Kejati Jateng berdasarkan hasil monitoring KP2KKN Jateng:

Korupsi Kepala Daerah

1. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp 15 M yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani (Kejati).
2. Kasus dugaan korupsi penyimpangan Proyek Pembangunan Pasar Kliwon Temanggung Tahun 2002 2003 senilai Rp 2,5M yang diduga melibatkan Wakil Bupati Temanggung Budiarto (Kejati).

Korupsi APBD

3. Kasus dugaan korupsi Dana Tali Asih DPRD TA 2004 untuk tersangka Soefi Hartoyo dkk. Kab. Wonogiri senilai Rp 1,8M (Kejari Wonogiri).
4. Kasus dugaan korupsi APBD 2004 Kab Kebumen pada pos tunjangan dewan senilai Rp 2,1 M (Kejati

Korupsi Buku Ajar

5. Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) APBD Perubahan TA 2003 dan TA 2004 Kabupaten Boyolali senilai Rp 8,7 M (untuk tersangka Djaka Srijanta dkk) (Kejari Boyolali).
6. Kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan buku mata pelajaran bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cilacap TA 2006 (Kejati)
7. Kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Paket BP (Balai Pustaka) untuk buku ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA TA 2004/2005 Kab. Wonosobo senilai Rp 7,3 M (untuk tersangka Idham Cholied dkk) (Kejari Wonosobo).

Korupsi Bansos

8. Kasus dugaan korupsi Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp 95 juta yang diduga melibatkan Johan Firdaus (mantan anggota DPRD Jateng) (Kejari Slawi)
9. Kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp 252 juta untuk desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang diduga melibatkan Taraf Kurniawan (mantan Anggota DPRD Prov Jateng periode 2004-2009) (Kejari Kebumen).
10. Kasus dugaan korupsi Bansos Pendidikan dari Pemprov Jateng TA 2008 senilai Rp 2,1 M yang diduga melibatkan M Riza Kurniawan (Anggota DPRD Jateng) (Kejari Sragen).

Korupsi Pengadaan Barang, Jasa dan kasus lainnya

11. Kasus dugaan korupsi mark up pengadaan tanah Pengadilan Agama Blora senilai Rp 1,3 M (Kejari Blora)
12. Kasus dugaan korupsi dana bantuan olah raga tahun 2003/2004 yang diduga melibatkan mantan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi (Kejari Wonogiri).
13. Kasus dugaan korupsi pembangunan Studio Mini Pemprov Jateng senilai Rp 2 M (Kejati)
14. Kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung BNI 46 (Persero) Kantor Wilayah 05 Semarang senilai Rp 15,5M (Kejati)
15. Kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga Jepara yang berasal dari APBD Prov Jateng senilai kurang lebih Rp 5M (Kejati).